Laju Mas Menteri di Ujung Sudirman

Edisi: 03/49 / Tanggal : 2020-03-15 / Halaman : 46 / Rubrik : NAS / Penulis : Wayan Agus Purnomo, Devy Ernis, Hussein Abri Dongoran

SEJAK Nadiem Anwar Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Oktober tahun lalu, para pejabat di lembaga itu kerap pulang larut malam. Pelaksana tugas Direktur Pembelajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardani, mengatakan mereka kerap menggelar diskusi hingga larut malam terkait dengan perubahan sistem pendidikan tinggi.

Menjelang akhir 2019, mereka makin sering meminta masukan dari berbagai pihak, seperti mantan pejabat Kementerian, pakar pendidikan, dosen, dan para rektor. Diskusi kian intensif saat penggodokan peraturan menteri yang berisi perubahan tersebut. “Kami sering berdiskusi hingga pukul dua pagi,” kata Paristiyanti kepada Tempo di kantornya, Selasa, 10 Februari lalu.

Paristiyanti menjadi anggota tim Kementerian yang menggodok aturan tersebut. Anggota lain di antaranya anggota staf khusus Menteri Pendidikan, Pramoda Dei Sudarmo; anggota staf ahli bidang hukum yang juga mantan Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Chatarina Muliana Girsang; dan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam. Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Asep Saefuddin membenarkan hadir dalam sejumlah diskusi yang digagas Kementerian Pendidikan pada November 2019 dan awal Januari lalu.

Nadiem Makarim akhirnya mengumumkan perubahan tersebut pada 24 Januari lalu. Ada empat kebijakan dalam program bernama “Kampus Merdeka” itu, yakni otonomi kampus berakreditasi A dan B untuk membuka program studi baru; akreditasi otomatis dan sukarela; serta kemudahan perubahan perguruan tinggi badan layanan umum dan satuan kerja menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kementerian juga memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil sistem kredit semester di luar program studinya dan…

Keywords: -

---

Foto Terkait