Belenggu Kampus Merdeka

Edisi: 03/49 / Tanggal : 2020-03-15 / Halaman : 52 / Rubrik : KL / Penulis : Robertus Robet, ,

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan dengan tajuk luar biasa: Kampus Merdeka. Kebijakan yang terdengar bagus ini, sayangnya, tersia-sia karena berhenti pada tujuan teknis-ekonomis semata-mata. Kebijakan tersebut rupanya hanya ingin menggantikan tiga semester di ruang-ruang kuliah dengan program magang di pelbagai dunia usaha. Mahasiswa didorong mengambil mata kuliah secara lintas program studi. Dengan begitu, diharapkan lulusan universitas lebih cepat beradaptasi dengan dunia kerja.

Menteri Nadiem semestinya lebih berani menafsirkan kata “merdeka” untuk menemukan pengertian dan kebutuhan yang lebih esensial untuk dunia pendidikan kita. Universitas saat ini memang sangat memerlukan kemerdekaan, tapi tidak sekadar merdeka dari ruang kuliah. Universitas-universitas kita perlu merdeka dari rasa takut terhadap kritik, terhadap pengetahuan dan kebenaran; merdeka dari birokratisasi, dari instrumentalisasi ekonomi.

Pada 1998, Human Rights Watch menerbitkan sebuah laporan yang meringkas serangan terhadap kebebasan akademik sepanjang sejarah Orde Baru: sensor, pelarangan diskusi, pemenjaraan, dan teror. Kini, lebih dari dua dasawarsa setelah laporan klasik itu, serangan terhadap kemerdekaan akademik kembali bermunculan (Lokataru 2019; Herlambang 2016; The Conversation 2019).

Serangan terhadap kemerdekaan akademik terjadi seiring dengan makin mengkeretnya kebebasan sipil dan kemerosotan demokrasi di Indonesia. Riset-riset itu menyimpulkan, kemerdekaan akademik makin ditekan bila menyuarakan sejumlah hal. Pertama, tuntutan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk soal pelanggaran hak asasi manusia masa lalu serta hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kedua, kritik terhadap politik ideologi dan doktrin agama.…

Keywords: -

---

Foto Terkait