Penjegal Berpanji Susila

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-12-04 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

KURNIASIH Mufidayati kerap memanfaatkan waktu di sela-sela pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk melobi sejumlah koleganya. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta fraksi lain tak buru-buru mengesahkan rancangan yang mangkrak sejak 2016 tersebut.
Ia juga meminta pembahasan lebih detail pada setiap pasal RUU TPKS. “Saya berkomunikasi dengan semua partai,” ujar Mufida—panggilan Kurniasih Mufidayati—ketika dihubungi, Kamis, 2 Desember lalu.
Sejumlah anggota Badan Legislasi yang ditemui Tempo menyebut Mufida sebagai salah satu motor penolak percepatan pembahasan draf yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu. Sejak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibahas di Komisi Agama dan Sosial DPR pada 2018, PKS kerap menolak aturan tersebut. (Baca Laporan Khusus Tempo: Jalan Terjal Memutus Kekerasan Seksual)
Setelah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi terbit, Murida melobi sejumlah anggota Badan Legislasi DPR. Ia menyatakan aturan yang diteken Menteri Nadiem Makarim pada pengujung Agustus lalu itu serupa dengan RUU TPKS. 
PKS menolak aturan tersebut karena dituding melegalkan seks bebas. Namun banyak pengamat hukum menilai pandangan itu berlebihan dan mengada-ada. Ketua Panitia Kerja RUU TPKS dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan aturan Menteri Pendidikan ikut mempengaruhi pembahasan RUU TPKS. “Pembahasan jadi lebih alot,” kata Willy. (Baca kolom Tempo: Logika Sesat Kebebasan Seksual)
Para…

Keywords: Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera | PKS, Badan Legislasi DPR, kekerasan seksual, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 

---

Foto Terkait