Ketua Kelas Patroli Laut

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-01-01 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :

SUARA Presiden Joko Widodo naik ketika memimpin rapat kabinet terbatas pada Ahad, 16 Desember lalu. Hari itu, Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara untuk membahas rancangan peraturan pemerintah tentang keamanan laut.
Nama resmi rancangan itu cukup panjang: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Para pejabat sering memendekkannya menjadi RPP Bakamla.
Rupanya nama pendek ini menyimpan sejumlah masalah. Seperti perkataan Presiden yang mengeluhkan para pembantunya lamban menyelesaikan rancangan aturan ini. “Seharusnya sudah selesai lama,” kata Jokowi seperti ditirukan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia pada Sabtu, 22 Desember lalu.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia di kantor Bakamla RI, Jakarta, 7 Desember 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Presiden terlihat kesal karena ia mengusulkan rancangan aturan ini sejak Januari 2021. Dalam aturan ini, Jokowi ingin urusan keamanan laut berada di bawah koordinasi Bakamla. Selama ini, urusan pengamanan laut berada di banyak lembaga: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan polisi air. 
Rancangan itu sebetulnya mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Menurut regulasi itu, Bakamla bakal menjadi koordinator operasi pengawasan wilayah perairan Indonesia yang melibatkan lima kementerian dan lembaga lain yang memiliki armada patroli laut.
Mereka adalah Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan, Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian RI. Ada juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta TNI AL.

Terpusatnya urusan koordinasi keamanan laut sebetulnya sudah diakomodasi melalui Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Sebelumnya, sejak 2005, namanya Badan Koordinasi Keamanan Laut yang menyederhanakan pemeriksaan dalam patroli laut oleh Komando Pelaksana…

Keywords: Laut, Joko Widodo, Bakamla, Keamanan Laut, RPP Bakamla, 

---

Foto Terkait