Holding Panas Bumi Sampai Di Sini

Edisi: 29 Jan / Tanggal : 2022-01-29 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

JAJARAN direktur Pertamina Geothermal Energy mesti bergegas merampungkan laporan keuangan 2021 yang telah diaudit. Penyelesaian laporan itu diperlukan cucu perusahaan PT Pertamina (Persero) tersebut agar bisa memenuhi target melakukan penawaran umum perdana (IPO) saham pada semester pertama tahun ini.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Geothermal Muhammad Baron mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melarang perseroan hanya memakai laporan keuangan kuartal ketiga 2021 sebagai syarat IPO ke Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen persyaratan mesti diajukan ke OJK pada akhir bulan ini atau paling lambat awal Maret mendatang. “Kami upayakan semaksimal mungkin merampungkan audit hingga Desember 2021,” ujarnya, Rabu, 26 Januari lalu. 
Mencari dana lewat penawaran perdana saham memang menjadi opsi Pertamina Geothermal untuk mendapat pembiayaan guna mengembangkan panas bumi. Manajemen perusahaan sudah menargetkan raupan dana sebesar US$ 400-500 juta (Rp 5,7-7,1 triliun) sebagai modal ekspansi.
Semula, rencana melantai di bursa tidak dirancang untuk Pertamina Geothermal Energy sendiri. Kementerian BUMN sudah menyiapkan rencana penggabungan perseroan dengan PT PLN Gas & Geothermal, baru kemudian melakukan IPO. Lalu perusahaan hasil merger digabungkan dengan PT Geo Dipa Energi, perusahaan panas bumi yang sahamnya dikuasai Kementerian Keuangan.
Namun, sampai tenggat tiba, rencana tersebut tak kunjung bisa dieksekusi. Padahal target Kementerian BUMN merampungkan semua program konsolidasi BUMN sektor panas bumi pada Agustus 2021 sudah terlewat.

(Dari kiri) Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo, menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan lanjutan pemerintah mengenai holding dan subholding di dalam PLN, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 19 Januari 2022. ANTARA/Dhemas Reviyanto Reviyanto
Hingga pekan lalu, akhir Januari 2022, tak ada sekuel baru rencana konsolidasi aset geotermal perusahaan negara. Pembahasan terakhir dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, serta Menteri BUMN Erick Thohir pada November 2021. Sekitar sepekan berikutnya, rapat tim teknis hanya berfokus menggarisbawahi hasil pertemuan tiga menteri tersebut.
Cerita macetnya konsolidasi BUMN panas bumi muncul di tengah tak kunjung rampungnya urusan valuasi aset pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kementerian Keuangan disebut-sebut menolak valuasi PLN yang mencapai Rp 16 triliun. Nilai wajar diperkirakan separuhnya saja.
Seorang pejabat yang mengetahui proses itu mengatakan valuasi yang terlalu menggelembung dikhawatirkan mempengaruhi biaya pokok produksi setrum, yang bisa berujung membengkaknya anggaran subsidi listrik. Intinya, Kementerian Keuangan tak ingin ada biaya tambahan yang muncul akibat penggabungan aset.
Sampai di situ. Tak ada episode baru yang…

Keywords: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kementerian BUMN, PT Geo Dipa Energi, PT Pertamina Geothermal Energy, Pertamina Geothermal Energy IPO, 

---

Foto Terkait