Lapangan Banteng Mencari Tandem

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-02-12 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

WIMBOH Santoso akhirnya turun tangan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu memanggil Direktur Utama PT AIA Financial, PT Prudential Life Assurance, dan PT AXA Mandiri Financial Services pada awal Februari lalu. Wimboh mengultimatum bos tiga pentolan asuransi itu lantaran mereka tidak segera membereskan perselisihan dengan nasabah.
“Kalau enggak segera menyelesaikan, akan saya keluarkan moratorium. Ingat!” kata Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, menirukan ucapan atasannya itu, Kamis, 10 Februari lalu.
Anto hadir dalam pertemuan mendadak pagi itu. Moratorium yang dimaksud Wimboh, ujar Anto, adalah penghentian pemasaran produk asuransi. OJK dapat memberlakukannya jika produk yang dipasarkan tak sesuai dengan persetujuan OJK, juga bila menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Penanganan konflik antara perusahaan asuransi dan nasabah tentang unit link yang dituding sebagai produk penuh tipu ini sebenarnya menjadi kewenangan Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK. Namun Wimboh mengambil alih.
Tekanan terhadap OJK sedang besar-besarnya beberapa bulan terakhir akibat permasalahan ini. Sekelompok nasabah yang menamakan diri Komunitas Korban Asuransi Unit Link telah mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat, Ombudsman RI, juga Kepolisian RI. Pada Jumat, 11 Februari lalu, mereka menggelar demonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, dengan harapan suara mereka sampai ke Istana Negara.
Saat ini OJK menyatakan akan terus memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan nasabah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Anto juga memastikan lembaganya akan menyempurnakan regulasi tentang produk unit link.

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (kedua kiri) di Bursa Efek Indonesia 3 Januari 2022. ANTARA/BPMI-Muchlis Jr
Namun perselisihan ini telah membuat pandangan terhadap kinerja OJK pada periode kepemimpinan Wimboh makin miring. Lima tahun terakhir, sejumlah kasus di industri jasa keuangan meledak, dari skandal pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, korupsi PT Asabri, puluhan investasi bodong, hingga pinjaman online ilegal. Semuanya menyudutkan OJK, yang dianggap tak becus mengawasi industri.  
Lemahnya kepemimpinan dan ketegasan lembaga pengawas sektor keuangan ini pula yang sekarang menjadi perhatian utama di tengah proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027. Seorang pejabat mengungkapkan, Menteri Keuangan Sri…

Keywords: Bank Indonesia, Menteri Keuangan , Otoritas Jasa Keuangan | OJK, Sri Mulyani Indrawati | Sri Mulyani, 

---

Foto Terkait