Paradoks Peningkatan Indeks Demokrasi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-03-26 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

SEJUMLAH akademikus dan aktivis mengkritik kemajuan indeks demokrasi Indonesia yang dipublikasikan The Economist Intelligence Unit, lembaga riset dan analisis yang berbasis di London. Mereka menilai laporan tersebut tak mencermati secara komprehensif perkembangan situasi sosial dan politik di Indonesia yang justru mencerminkan regresi kehidupan demokrasi.
Dirilis pada Februari 2022, laporan The Economist Intelligence Unit menyebutkan indeks demokrasi Indonesia mendapat skor 6,71. Nilai itu sedikit meningkat dari indeks tahun lalu yang hanya 6,30, skor terburuk dalam satu dekade terakhir. Penilaian itu mencakup proses elektoral, pluralisme, kebebasan sipil, partisipasi politik, pemerintahan yang berfungsi, dan budaya politik.
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, mengatakan rakyat kian tersisih dari proses pemerintahan. Ia mencontohkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo terus bergulir meski tak disetujui masyarakat.

Contoh lain, rakyat juga tak dilibatkan dalam perumusan regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Ibu Kota Nusantara. “Ini seperti demokrasi tanpa demos (rakyat),” kata Wijayanto pada Kamis, 24 Maret lalu.
Kecaman juga dilontarkan mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati. Menurut Asfinawati, upaya mengamendemen konstitusi dan mengubah masa jabatan kepala negara merupakan perusakan nilai…

Keywords: Kabupaten Tabanan, Luhut Pandjaitan, Mudik Lebaran, Kerangkeng Bupati Langkat, Indeks Demokrasi Indonesia, 

---

Foto Terkait