Oponen Di Tanjakan Otonomi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-04-16 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

BERTEMU dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. di ruang kerjanya pada Jumat pagi, 15 April lalu, rombongan Majelis Rakyat Papua kompak meminta pemerintah menunda rencana pemekaran wilayah di Papua. Mereka juga menitipkan surat untuk Presiden Joko Widodo mengenai penundaan pemekaran Papua.
“Akan timbul banyak masalah jika pemekaran Papua dipaksakan,” kata Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait kepada Tempo seusai pertemuan tersebut. Yoel hadir bersama Ketua MRP Timotius Murib dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Menurut Yoel, dalam pertemuan itu mereka menyampaikan bahwa penambahan tiga provinsi baru di Papua mengabaikan aspirasi orang asli Papua yang menolak gagasan tersebut. MRP meminta rencana itu ditunda setidaknya hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Adapun Usman Hamid bercerita, Menteri Mahfud mengakui bahwa pemecahan wilayah akan menimbulkan gejolak di Papua. Meski begitu, Mahfud menyatakan pembentukan tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan, perlu dipercepat agar daerah baru itu siap menggelar Pemilihan Umum 2024.
“Kami makin yakin pemekaran ini untuk kepentingan elite politik, bukan untuk rakyat Papua,” ujar Usman. 
(Baca: Cara Andika Perkasa Menyelesaikan Konflik di Papua)
Kepada Tempo pada Sabtu, 16 April lalu, Mahfud membenarkan adanya pertemuan tersebut.…

Keywords: Papua, Majelis Rakyat Papua | MRP, Pemekaran wilayah, Otonomi Khusus Papua, Pemekaran Papua, 

---

Foto Terkait