Korupsi Di Balik Wabah Pmk

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-05-14 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

WABAH penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Indonesia memicu saya meninjau ulang analisis ekonomi-politik dan riset tentang industri peternakan di Indonesia yang pernah saya tulis di Financial Review pada 2015. Berdasarkan riset tersebut, munculnya wabah ini berkorelasi dengan watak demokrasi prosedural, kontestasi intra-elite, dan korupsi politik yang melembaga di Indonesia. Jika digali lebih dalam, Indonesia terjerumus pada jebakan ekonomi-politik berkaitan dengan perubahan kebijakan peternakan yang dibuat sendiri, berupa keran-keran impor yang rentan terhadap risiko biosekuriti.
Mengapa wabah PMK pada ternak terjadi? Jawaban sederhananya: impor ternak pada April 2022. Koran Tempo berhasil memetakan penyebaran awal PMK. Tapi, sejak riset 2015 itu, saya sudah memprediksi penyakit ini akan menyebar terus hingga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, dan Aceh karena kontrol lalu lintas ternak ruminansia lemah. Celaka dua belas, prediksi itu kini menjadi kenyataan. 
Pertanyaan selanjutnya: mengapa terjadi pelanggaran biosekuriti? Apakah itu kecelakaan yang mengerikan atau ada beberapa alasan struktural yang mendasarinya? Kalau kita memusatkan perhatian ke alasan struktural, saya akan menguraikan krisis wabah ini dari segi ekonomi-politik.
Tantangan pemerintah Indonesia kini adalah menjaga keseimbangan produksi dalam negeri dan impor. Namun retorika politik berulang Presiden Joko Widodo dan “Perdana Menteri Informal” Luhut Pandjaitan serta Menteri Pertanian adalah swasembada daging sapi, yang jelas tidak mungkin tercapai. Berdasarkan data resmi 2021, kebutuhan daging dalam negeri 700 ribu ton, sementara ketersediaan daging hanya 400 ribu ton. Mau tak mau pemerintah harus mengimpor daging sapi untuk memenuhinya.
Impor sapi memakai sistem kuota yang berlaku sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi mengubah asal impor dari berbasis negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun…

Keywords: Impor Sapi, Peternakan, Korupsi, PMK, Penyakit Mulut dan Kuku, 

---

Foto Terkait