Pengadaan Alat Tes Antigen Bermasalah

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-05-28 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

BADAN Pemeriksa Keuangan menemukan dugaan pelanggaran dalam pengadaan rapid diagnostic test antigen atau alat tes antigen senilai Rp 1,46 triliun oleh Kementerian Kesehatan. Alat deteksi Covid-19 itu ditengarai diborong secara serampangan oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sejak Juni 2021.
“Itu kan temuan awal BPK. Kami diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau tidak muncul lagi temuannya, berarti sudah selesai,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa kepada Tempo, Kamis, 26 Mei lalu.
Salah satu temuan BPK adalah potensi pemborosan Rp 314,97 miliar pada pengadaan tahap V dan VI, sekitar Agustus 2021. Pengadaan bermula dari kenaikan angka kasus Covid-19 pada Juni-Agustus 2021 sebanyak 2,26 juta. Kementerian memperkirakan dibutuhkan 14 juta alat tes antigen untuk September-Desember 2021. Sebanyak 6,47 juta alat tes antigen diadakan.

Berdasarkan pendataan stok di daerah serta hibah dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tercatat stok alat antigen mencapai 18,33 juta unit. BPK menganggap kelebihan pasokan ini sebagai pemborosan. "Perencanaan pengadaan tahap V dan VI tidak mempertimbangkan ketersediaan stok di daerah dan pusat," bunyi laporan BPK.
Pengadaan alat tes cepat antigen di Kementerian Kesehatan juga dinilai janggal. Sebagian alat tes cepat Covid-19 yang diadakan pada tahap I dan II senilai Rp 363,5 miliar tak memenuhi spesifikasi dari aspek masa kedaluwarsa. Ada…

Keywords: Penjabat Kepala Daerah, Partai Demokrat | PD, Konflik di Papua, Tes Antigen, UU Cipta Kerja, 

---

Foto Terkait