Proses Pengesahan Ruu Kuhp Dipercepat

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-06-04 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah berencana segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP paling lambat pada Juli mendatang. Kendati RUU KUHP memuat sejumlah pasal bermasalah, DPR dan pemerintah memberi gelagat bahwa draf aturan itu tak akan dibahas ulang.
Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, mengklaim DPR periode lalu telah membahas RUU KUHP secara intensif dan komprehensif. “Pada prinsipnya kami menerima apa pun yang sudah disahkan pemerintah dan DPR periode kemarin,” kata Arteria, Senin, 30 Mei lalu.
Gelagat Dewan bakal mengegolkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang mencuat dalam rapat Komisi Hukum, Rabu, 25 Mei lalu. Sebagian besar anggota parlemen menyatakan RUU KUHP tak perlu dibahas dari awal lantaran telah diketok dalam pembahasan tingkat I DPR periode 2014-2019. RUU itu batal disahkan dalam rapat paripurna DPR lantaran derasnya penolakan publik.

Mulfachri Harahap, anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, mengklaim kelompok masyarakat yang diundang pemerintah dalam rangkaian sosialisasi juga menyatakan RUU KUHP bisa dilanjutkan. “Audiens sepakat ini hasil paling maksimal yang bisa dicapai,” ujar Mulfachri, yang menjadi Ketua Panitia Kerja RUU KUHP di DPR periode 2014-2019.
Pakar hukum tata…

Keywords: Ibadah Haji, RKUHP, Raden Brotoseno, Anwar Usman, Wali Kota Yogyakarta, 

---

Foto Terkait