Hukum Yang Menindas

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-07-23 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

RIBUT-RIBUT soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membuat kita harus kembali mendiskusikan peran hukum negara, khususnya hukum pidana, bagi masyarakat. Perlu ada percakapan hal mendasar karena tampaknya ada tembok penghalang antara pembuat undang-undang, yakni pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menolak RKUHP.
Tembok itu bisa kita robohkan pelan-pelan bila kita mau menengok apa sebenarnya tujuan hukum pidana. Salah satu penyumbang berdirinya tembok penghalang ini adalah cara pandang yang kuat di kalangan perumusnya bahwa RKUHP sudah paripurna karena dibuat oleh para ahli hukum pidana di negeri ini. Ada kesan perumusnya menganggap mereka yang tak mendalami hukum pidana, apalagi yang tak belajar ilmu hukum, tidak perlu ikut membahas rancangan ini karena tidak memahami asas-asas hukum, teori hukum pidana, serta berbagai adagium yang terdengar canggih dalam bahasa Latin atau Belanda. Padahal hukum pidana mengatur setiap orang di negara ini tanpa kecuali. Partisipasi, karena itu, adalah hak semua orang dalam negara demokrasi.
Posisi RKUHP sebagai induk semua peraturan pidana di negara ini makin menguatkan pentingnya partisipasi publik. RKUHP harus didiskusikan secara luas tak hanya oleh ahli hukum pidana, tapi juga oleh ahli hukum tata negara, hukum perdata, dan bidang studi hukum lain. Bahkan juga perlu didekati dengan ilmu-ilmu nonhukum, seperti politik, ekonomi, sosiologi, antropologi. 
Berbagai pendekatan ini penting bila kita memahami hukum dibuat untuk menata kehidupan antarmanusia dalam suatu komunitas bernama negara. Sebab, hukum negara mengatur tindak tanduk manusia agar hubungannya secara sosial bisa lebih…

Keywords: Penghinaan Presiden, Demokrasi, KUHP, Kolonialisme, RKUHP, 

---

Foto Terkait