Polemik Tentara Masuk Ranah Sipil

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-08-13 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PRESIDEN Joko Widodo menolak usul Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal penempatan perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke kementerian dan lembaga. Jokowi menilai belum ada urgensi untuk menugasi tentara pada jabatan sipil.
“Saya melihat kebutuhannya belum mendesak,” kata Presiden Jokowi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis, 11 Agustus lalu.
Saat berpidato dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 5 Agustus lalu, Luhut Pandjaitan mengusulkan perwira militer dapat mengisi jabatan sipil. Purnawirawan jenderal itu mengatakan Undang-Undang TNI perlu direvisi karena membatasi peran tentara di kementerian.
Ia mencontohkan jabatan di Kementerian Koordinator Kemaritiman tak dapat diisi oleh perwira militer. Luhut menyatakan perubahan itu adalah dengan menambahkan ketentuan bahwa perwira TNI aktif bisa ditugasi ke kementerian atas permintaan lembaga tersebut. “Dan mendapat persetujuan presiden,” ujarnya.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti, mengkritik gagasan Luhut. Ia menyatakan usul itu mengganggu profesionalisme militer. Fatia menyebutkan penempatan perwira aktif pada jabatan sipil sekadar jalan pintas untuk menyelesaikan masalah penumpukan perwira tanpa jabatan.
“Penempatan TNI pada jabatan sipil menunjukkan kegagalan manajerial dalam mengidentifikasi masalah di tubuh institusi,” ucapnya. Wakil Koordinator Kontras, Rivanlee Anadar, mengatakan usul Luhut identik dengan semangat otoritarianisme pada masa Orde Baru. Ia meminta Presiden menegur anak buahnya yang berupaya mengembalikan TNI…

Keywords: Kabupaten Lanny Jaya, Luhut Pandjaitan, TNI, Universitas Riau, Pemaksaan Jilbab, OTT Bupati Pemalang, 

---

Foto Terkait