Solusi Nonyudisial Pelanggaran Ham Berat

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-08-20 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

KELOMPOK masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo mencabut keputusan tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Mereka menilai langkah penyelesaian tersebut akan memutihkan kejahatan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. “Akhirnya dianggap selesai begitu saja atau diputihkan,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti, Rabu, 17 Agustus lalu.
Baca: Pelanggaran HAM di Proyek Strategis Nasional Jokowi Pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Selasa, 16 Agustus lalu. Jokowi mengklaim keputusan tersebut adalah bukti keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus HAM berat. Sejumlah sumber Tempo mengatakan tim itu beranggotakan 20 orang. Mereka bertugas mengungkap dan menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu secara non-yudisial; merekomendasikan pemulihan korban; dan merekomendasikan langkah pencegahan pelanggaran HAM berat agar tak terulang. Tim juga akan berfokus pada pemberian bantuan untuk korban dan keluarganya.

Maria Catarina Sumarsih, ibu Bernardus Realino Norma Irmawan yang menjadi korban Tragedi Semanggi I, menilai tim itu hanya akan melanggengkan impunitas. Seharusnya pemulihan korban berjalan setelah pelaku kejahatan HAM diadili. “Keadilan tidak bisa diukur dengan pemberian materi,” kata…

Keywords: KPK, Pemilu 2024, Pelanggaran HAM Berat, Surya Darmadi, Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, 

---

Foto Terkait