Akhir Prahara Wisma Antara

Edisi: 16 Okt / Tanggal : 2022-10-16 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :


HARAPAN Abdul Gofur pupus sudah. Sejak awal menjadi pegawai Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara pada 1988, Gofur berpikir Wisma Antara yang menjadi kantornya bakal ia tempati seterusnya.
Kini, 24 tahun kemudian, Gofur dan semua karyawan Antara harus hengkang dari gedung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, ini. “Dulu para senior bercerita, gedung ini akan menjadi milik Antara sepenuhnya setelah perjanjian kerja sama dengan pengembang berakhir,” kata Gofur, yang menjabat Ketua Umum Serikat Pekerja LKBN Antara, kepada Tempo, Rabu, 5 Oktober lalu. 
Pada 19 September lalu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI membeli Wisma Antara dari PT Anpa International seharga Rp 755 miliar. BSI, perusahaan hasil merger unit usaha syariah sejumlah bank pelat merah, berniat mengubah desain Wisma Antara. Para karyawan LKBN Antara dan tenant di gedung itu pun harus pindah. Karyawan Antara mungkin akan menempati kantor lama mereka di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Padahal, Gofur menuturkan, pemerintah membangun Wisma Antara pada 1970-an demi menyediakan kantor yang layak bagi para jurnalis dan pegawai kantor berita itu. Bangunan kantor di Pasar Baru, yang terletak di pinggir Sungai Ciliwung, saat itu dianggap tak layak lagi.

Gedung Wisma Antara di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, 29 September 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Karena itu, Adam Malik, Wakil Presiden periode 1978-1983 yang juga mantan wartawan Antara, memindahkan kantor ke Wisma Antara yang dibangun di atas lahan milik Departemen Penerangan dan Radio Republik Indonesia. Antara pun berkantor di gedung baru sejak 29 Juni 1981. “Dulu Adam Malik memindahkan Antara dari pinggir kali ke pinggir Monas, sekarang balik lagi, dari pinggir Monas ke pinggir kali,” tutur Gofur, berkelakar. 
Ihwal pembelian Wisma Antara oleh BSI, Gofur mengatakan para karyawan tak bisa berbuat apa-apa. Menurut dia, para karyawan mendengar isu penjualan Wisma Antara sejak Januari 2022. “Yang beli BUMN, atas izin Kementerian BUMN. Sia-sia kalau ditentang,” ucapnya.
LKBN Antara memiliki 20 persen saham Anpa International. Bagi direksi Antara, mempertahankan kepemilikan mereka di Anpa International sama dengan membiarkan kerugian. Karena itu, mereka sepakat melego gedung bersejarah itu. “Gedung ini akan dibangun ulang. (Kalau bertahan), kami harus ikut investasi,” ujar Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Selasa, 11 Oktober lalu. “Secara bisnis tak masuk akal. Mending dijual dan hasilnya untuk membangun Antara,” kata pria yang akrab disapa Dimas ini.
Karyawan pun mulai mengemasi barang-barang pribadi mereka setelah direksi Antara merilis surat edaran tentang pemindahan pada 13 September lalu. Begitu Wisma Antara kosong, BSI akan mengubah gedung itu menjadi properti baru.

•••
SEBELUM Wisma Antara dibeli Bank Syariah Indonesia, kepemilikannya penuh sengketa. Gedung di kawasan strategis nasional ini adalah salah satu aset negara yang lepas ke tangan swasta.  
Pembangunan Wisma Antara berawal pada 25 Oktober 1972, saat LKBN Antara menandatangani letter of intent “Antara Building Project” bersama BV Pabema SEA, perusahaan asal Belanda. Proyek itu akan digarap oleh perusahaan patungan Antara dengan Pabema. 
Departemen Penerangan, yang saat itu membawahkan Antara, memberikan sebidang tanah seluas 6.408 meter persegi di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17 yang sebelumnya ditempati Radio Republik Indonesia. Kantor berita radio itu kemudian pindah ke Jalan Medan Merdeka Barat.
Kerja sama Antara dengan Pabema berlangsung saat kantor berita itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ismail Saleh.…

Keywords: Erick ThohirPrajogo PangestuJoko TjandraBSIWisma Antara
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

S
SIDANG EDDY TANSIL: PENGAKUAN PARA SAKSI ; Peran Pengadilan
1994-05-14

Eddy tansil pembobol rp 1,7 triliun uang bapindo diadili di pengadilan jakarta pusat. materi pra-peradilan,…

S
Seumur Hidup buat Eddy Tansil?
1994-05-14

Eddy tansil, tersangka utama korupsi di bapindo, diadili di pengadilan negeri pusat. ia bakal dituntut…

S
Sumarlin, Imposibilitas
1994-05-14

Sumarlin, ketua bpk, bakal tak dihadirkan dalam persidangan eddy tansil. tapi, ia diminta menjadi saksi…