Gencar Lobi Wakil Menteri

Edisi: 20 Nov / Tanggal : 2022-11-20 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

MENYAMBANGI kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis, 17 November lalu, Erasmus Napitupulu membawa sepuluh catatan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) itu meminta poin-poin tersebut bisa masuk RKUHP.
“Pak Wamen mengundang kami untuk mendengarkan langsung masukan yang sudah kami kirimkan,” ujar Erasmus ketika dihubungi, Jumat, 18 November lalu. Erasmus datang bersama anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP lain, seperti Andreas Marbun dari Indonesia Judicial Research Society dan peneliti ICJR, Maydina Rahmawati.
Erasmus bercerita, Edward berjanji menerima usul yang disampaikannya. Di antaranya pasal pidana mati serta pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian RI, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Erasmus juga mengusulkan delik penghinaan itu menjadi delik fitnah dan ancaman pidananya turun dari 18 bulan menjadi 6 bulan kerja sosial.
Eddy—panggilan Edward Hiariej—membenarkan adanya pertemuan itu. “Mereka memberikan rumusan dengan argumentasi,” katanya, Kamis, 17 November lalu. Ia mengklaim masukan tetamunya langsung dibahas bersama tim ahli RKUHP. Bersama Komisi Hukum DPR, pemerintah akan membahas RKUHP pada pekan keempat November ini.
Pembahasan RKUHP digeber sejak tahun lalu. Pada 2019, pengesahan RKUHP ditunda akibat demonstrasi besar menolak revisi KUHP dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah menyerahkan draf terakhir RKUHP ke DPR pada 9 November lalu. Sebelumnya,

Keywords: KUHP, Kebebasan Pers, RKUHP, Edward Omar Sharif Hiariej, 

---

Foto Terkait