Jokowi Akui Adanya 12 Pelanggaran Ham Berat

Edisi: 15 Jan / Tanggal : 2023-01-15 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

Jokowi Mengakui Adanya Pelanggaran HAM Berat
PRESIDEN Joko Widodo mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lampau. Ia mengatakan pemerintah berupaya agar pelanggaran HAM berat tak terjadi lagi pada masa mendatang. “Saya mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi di berbagai peristiwa,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu, 11 Januari lalu.
Presiden menyebutkan ada 12 kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Di antaranya peristiwa 1965, kerusuhan Mei 1998, dan kasus Jambo Keupok di Aceh pada 2003. Jokowi menyebutkan pemerintah berusaha memulihkan hak korban dan tak mengabaikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui jalur yudisial.
Baca: Asal-Usul Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan ada kasus yang tak bisa diproses secara hukum. Sebab, pemerintah ingin memprioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat jalur non-yudisial. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Maneger Nasution menyebutkan pengakuan pemerintah langkah awal untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan mekanisme yudisial masih harus ditempuh. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. memfasilitasi koordinasi lembaganya dengan Kejaksaan Agung. Tujuannya, mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Fatia Maulidiyanti mengatakan pengakuan pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM berat tak berarti jika tak ada kebijakan yang konkret. “Model penyelesaian yang dibuat pemerintah sering tak berpihak kepada korban,” ujar Fatia.





Keywords: Papua, Reforma Agraria, Asabri, Pelanggaran HAM Berat, Lukas Enembe, 

---

Foto Terkait