Kolonel Renta Di Ruang Sidang

Edisi: 22 Jan / Tanggal : 2023-01-22 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

JAUH sebelum Presiden Joko Widodo mengakui 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada 11 Januari lalu, Afrika Selatan sudah mengusut kejahatan serupa 28 tahun silam. Nelson Mandela, pemimpin negara itu, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 1995 untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat akibat penerapan politik apartheid.“Komisi Kebenaran di Afrika Selatan menjadi rujukan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi di berbagai negara,” kata Marzuki Darusman, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1993-1998, saat dihubungi pada Selasa, 17 Januari lalu. Pemerintah Indonesia termasuk yang pernah mempelajari cara kerja Komisi Kebenaran di Afrika Selatan.Segregasi ras terjadi di Afrika Selatan sejak Partai Nasional berkuasa pada 1948. Selama hampir setengah abad, diskriminasi dan kekerasan menimpa warga non-kulit putih. Komisi Kebenaran dibentuk untuk mencatat pelanggaran HAM berat serta memberikan kompensasi dan rehabilitasi untuk korban yang diduga mencapai puluhan ribu orang.Baca: Jejak Apartheid di Pulau Maut
Marzuki bercerita, Presiden Abdurrahman Wahid sempat ingin membentuk lembaga serupa di Indonesia. Waktu itu Marzuki menjabat Jaksa Agung. Pemerintah lantas mengutus delegasi yang dipimpin Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Hasballah M. Saad dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, H.S. Dillon, melawat ke Afrika Selatan.
Sepulang dari sana, Hasballah dan Dillon memaparkan cara kerja Komisi Kebenaran. Lembaga ini diberi mandat…

Keywords: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Nelson Mandela, Pelanggaran HAM Berat, UU KKR, Apartheid, 

---

Foto Terkait