Ilusi Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat

Edisi: 12 Feb / Tanggal : 2023-02-12 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

TIDAK ada masa depan bagi mereka yang belum selesai dengan masa lalunya. Ini juga berlaku bagi negara, terutama dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo berpidato menegaskan pengakuan pemerintah atas pelbagai pelanggaran HAM berat pada 1965-2003.
Ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu dalam pidato Jokowi. Ke-12 pelanggaran tersebut adalah pembunuhan massal 1965-1966; penembakan misterius (1982-1985); Talangsari, Lampung (1989); Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh (1989); penghilangan orang secara paksa (1997-1998); kerusuhan Mei 1998; Trisakti dan Semanggi I dan II (1998-1999); pembunuhan dukun santet (1998-1999); Simpang KKA, Aceh (1999); Wasior, Papua (2001-2002); Wamena, Papua (2003); dan Jambo Keupok di Aceh (2003).
Pengakuan ini menindaklanjuti rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. ini bekerja selama lima bulan. Pengakuan ini semacam pemenuhan janji politik Jokowi dalam pemilihan presiden 2014.
Bagi sebuah bangsa, pengakuan telah terjadi pelanggaran HAM berat ini penting. Sebab, sejarah bukan hanya soal yang cerah-gemerlap, tapi juga perkara yang kelam. Banyak hal yang tercantum dalam buku sejarah cenderung berupa heroisme dan glorifikasi sejarah yang indah. Padahal negara tidak lepas dari kesalahan tindakan aparaturnya. Maka pengakuan Jokowi bisa dikatakan langkah maju secara moral di tengah demokrasi yang makin prosedural, ruang gerak sipil yang menyempit, perilaku aparat yang makin represif, serta kepercayaan…

Keywords: Komnas HAM, HAM, Pelanggaran HAM Berat, Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Tim PPHAM, 

---

Foto Terkait