Ramai-ramai Menolak Penundaan Pemilu

Edisi: 12 Mar / Tanggal : 2023-03-12 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PUTUSAN hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Maret 2023 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memicu reaksi banyak orang, tak terkecuali partai-partai politik yang semula menggaungkan ide ini. Salah satunya Partai Golkar.
Sehari setelah putusan itu dibacakan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan para pengurus partai. Rapat khusus itu tak digelar di kantor Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, tapi di gedung pemerintah, yakni kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Airlangga bos di kantor ini.
Menurut Dito Ganinduto, Bendahara Umum Partai Golkar, dalam pertemuan itu hadir pentolan-pentolan Golkar, seperti Sekretaris Jenderal L.F. Paulus; anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Supriansa; dan Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ahmad Doli Kurnia. “Ketua meminta kami mencari tahu putusan penundaan pemilu,” kata Dito pada Jumat, 10 Maret lalu.
Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima). KPU menyatakan partai yang berdiri dua tahun lalu itu tak lolos verifikasi faktual sehingga tak bisa menjadi peserta Pemilu 2024. Partai Prima menggugat secara perdata keputusan KPU itu.
Hakim memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 yang terjadwal Februari tahun depan selama 28 bulan 7 hari. Menurut Dito, para pengurus Partai Golkar menilai putusan tersebut ngawur. “Pengadilan umum tidak bisa memutuskan tentang pemilu,”…

Keywords: UU Pemilu, Pengadilan Negeri, KPU, Pemilu 2024, Penundaan Pemilu, 

---

Foto Terkait