Nestapa Tata Kelola Perusahaan Negara

Edisi: 18 Jun / Tanggal : 2023-06-18 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

NARASI badan usaha milik negara (BUMN) sebagai lokomotif ekonomi serta agen pembangunan mulai goyah. Tumpukan masalah makin mengurangi peran perusahaan milik negara dalam pembangunan ekonomi. Bahkan BUMN bisa menjadi penghambat pemulihan ekonomi seusai masa pandemi Covid-19 karena terus meminta suntikan modal negara di saat ruang fiskal menyempit. 
Delapan BUMN kini meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 57,9 triliun. Permintaan ini perlu dipertanyakan karena banyak yang berkinerja buruk. Kalaupun terpaksa harus memberi suntikan modal baru, seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dan selektif. 
Publik masih ingat pada skandal laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018, yang mengguncang nalar. Di saat hampir bersamaan, muncul kasus penyelundupan sepeda motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton oleh anggota direksi maskapai penerbangan pelat merah itu. Tak berhenti di situ, Garuda juga harus menghadapi meja perundingan dengan para kreditor agar bisa tetap hidup. 
Sekarang drama poles-memoles laporan keuangan menimpa Waskita Karya dan Wijaya Karya. Padahal, sama dengan Garuda, dua BUMN karya atau perusahaan sektor konstruksi ini adalah emiten Bursa Efek Indonesia yang diaudit akuntan publik dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Jika benar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa Waskita dan Wijaya Karya sudah melakukan window dressing sejak 2016, kerusakan tata kelola BUMN sungguh sudah sangat sistemik. 
Dugaan manipulasi laporan keuangan hanyalah bagian kecil dari potret buram pengelolaan perusahaan negara. Dimensi korupsi di BUMN sudah tergolong kejahatan yang absurd. Jika penggelembungan biaya proyek atau markup dianggap biasa, Waskita Karya terbebani proyek…

Keywords: BUMN, Kinerja BUMN, Waskita, Laporan Keuangan BUMN, 

---

Foto Terkait