Politik Hukuman Mati

Edisi: 25 Jun / Tanggal : 2023-06-25 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

EKSEKUSI hukuman mati terakhir kali terjadi di Indonesia pada 29 Juli 2016. Empat orang yang dieksekusi itu menambah jumlah terpidana yang dicabut nyawanya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi 18. Setelah itu, tak ada lagi eksekusi hukuman mati walau pengadilan masih menjatuhkan pidana mati kepada para pelaku kejahatan, terutama narkotik.
Orang terakhir yang dijatuhi pidana mati adalah perwira tinggi polisi Ferdy Sambo, yang dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Hutabarat. Kasus ini telah menyita perhatian publik berbulan-bulan sehingga mendorong kembali pertanyaan tentang pidana mati. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah disahkan dengan masih mencantumkan hukuman mati, walau tidak lagi masuk kategori wajib atau “mandatory”.
Pro-kontra hukuman mati akan selalu ada karena hukuman ini adalah hukum paling kejam dan tak bisa diubah kembali (irreversible). Dalam berbagai penelitian tentang hukuman mati, hampir semua kesimpulannya menunjukkan bahwa hukuman ini tak mengakibatkan efek jera (deterrent) kepada siapa pun. Perdagangan narkotik makin marak meski pelakunya banyak yang dieksekusi. Pembunuhan kejam dan terorisme juga tak pernah berhenti. 
Selain itu, banyak kasus salah hukum (wrongful judgment) dalam hukuman mati. Orang yang dieksekusi ternyata bukan pelakunya, sementara dia sudah tak bisa lagi mengajukan pembelaan secara hukum karena nyawanya telah dicabut. Bukti baru kasus Sengkon dan Karta, misalnya, atau teknologi pembuktian DNA yang diakui di pengadilan sehingga pelaku kejahatan bisa dilacak secara…

Keywords: Hukuman Seumur Hidup, Hukuman Mati, G30S, KUHP, Ferdy Sambo, 

---

Foto Terkait