Demokrasi Dan Politik Kewargaan

Edisi: 25 Jun / Tanggal : 2023-06-25 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

PANAS membakar siang itu, 8 Juni 2023. Serombongan massa berdiri berpeluh di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena tidak diizinkan masuk. Hari itu pengadilan sedang menyidangkan perkara pencemaran nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dengan terdakwa dua aktivis pembela hak asasi manusia, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Mereka didakwa karena mendiskusikan sebuah hasil riset tentang dugaan kepemilikan tambang di Papua. Persoalan di Papua jauh dari penyelesaian, justru pembela-pembelanya diseret ke pengadilan untuk sebuah kritik yang dianggap membuat pejabat tidak nyaman. 
Lantas ada Golfrid Siregar, aktivis WALHI yang wafat dengan banyak kejanggalan pada Oktober 2019 di tengah urusannya dengan kasus besar yang melibatkan politisi dalam proyek pembangkit listrik di Tapanuli Selatan. Ada pula Yusuf Kardawi, Immawan Randi, Maulana Suryadi, Akbar Alamsyah, Bagus Putra Mahendra, yang wafat pada September 2019 dalam aksi #reformasidikorupsi. 
Masih banyak peristiwa pembungkaman lain yang tak tertampung dalam catatan ringkas ini. Cerita-cerita ini terasa menggelisahkan karena kita sempat punya harapan besar 25 tahun yang lalu, saat pintu demokrasi Indonesia dibuka melalui Reformasi 1998. Sayangnya, selama ini demokrasi hanya dimaknai secara prosedural dan kelembagaan. Akibatnya, ia hanya membuka ruang baru bagi aktor politik formal lama dan penyelenggara negara, tapi menutup ruang bagi warga untuk berperan dalam negara.
Demokrasi adalah soal warga. Negara tidak eksis tanpa warga dan penyelenggara negara tidak bisa hadir tanpa mandat warga negara. Demokrasi keterwakilan…

Keywords: Reformasi 1998, Demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia, Kemunduran Demokrasi, Kartel Politik, 

---

Foto Terkait