PEMBENAHAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN INDONESIA

Edisi: 3 Dese / Tanggal : 2023-12-03 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

PROGRAM pemberian makanan tambahan Kota Depok, Jawa Barat, untuk mencegah anak-anak tumbuh kontet (stunting) menuai kritik. Sebab, menu makanan hanya berisi kuah sup, sawi, dan tahu atau dua bungkus otak-otak dan nasi. Padahal anggaran untuk program ini cukup besar: Rp 4,4 miliar atau Rp 18 ribu per paket makanan. Dengan angka ini, memang semestinya menu makanan bisa jauh lebih bergizi. Karena kritik itu, Pemerintah Kota Depok menghentikan program ini.
Presiden Joko Widodo, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mengatakan realisasi anggaran pencegahan stunting sebesar Rp 10 miliar lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas ketimbang penyaluran program perbaikan gizi. Jadi kasus di Kota Depok bukan kasus baru. Ia hanya menegaskan kebobrokan pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Memang, di sektor pembangunan manusia, pemerintah selalu menggelontorkan anggaran dana dengan jumlah selalu meningkat dari waktu ke waktu. Di sektor kesehatan, misalnya, anggaran pada 2015 sebesar Rp 69,30 triliun, naik menjadi Rp 169,8 triliun pada 2023, lalu Rp 186,4 triliun pada tahun depan. Bahkan, untuk menangani pandemi Covid-19, anggaran kesehatan mencapai Rp 312,4 triliun pada 2021. Kenaikan anggaran juga terjadi di sektor pembangunan manusia lain, seperti pendidikan dan pelindungan sosial. Tentu ada faktor pertambahan jumlah penduduk dan patokan anggaran negara untuk pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kesehatan 5 persen. Namun, nyatanya, kenaikan pagu anggaran tidak berbanding lurus dengan capaian.
Human Capital Index yang mengukur kualitas sumber daya manusia menunjukkan skor…

Keywords: Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Tunai, Stunting, Aparatur Sipil Negara, UU ASN, Pembangunan Manusia, Tata Kelola,

Rp. 15.000