Mengapa Politisi Berlomba Masuk Bpk

Edisi: 3 Dese / Tanggal : 2023-12-03 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :

EMPAT tahun berlalu, perubahan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan tak jelas ujungnya. Padahal salah satu tujuan revisi Undang-Undang BPK adalah menjauhkan lembaga audit negara itu dari kepentingan politik. “Tak ada lagi kelanjutannya setelah dibahas di DPR,” kata Sekretaris Tim Penyelarasan Naskah Akademik untuk Revisi Undang-Undang BPK, Ilham Putuhena, pada Jumat, 1 Desember lalu.
Ilham terlibat dalam Tim Penyelarasan sejak 9 Oktober 2018. Kala itu usul perubahan datang dari BPK yang dipimpin Moermahadi Soerja Djanegara. Pemerintah, lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengambil alih rencana ini, lalu mendaftarkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir 2019.
Tim yang dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum itu menerbitkan laporan akhir setebal 257 halaman yang memuat sejumlah perubahan pasal dalam Undang-Undang BPK. Di antaranya Pasal 13 tentang syarat menjadi anggota BPK. Perubahan pasal itu menyebutkan calon anggota BPK tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat setelah dua tahun.
Mulanya revisi Undang-Undang BPK disambut baik di Senayan. DPR berjanji memasukkan usul itu ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2019. Tapi, sampai Juli 2019, proses administrasi draf revisi Undang-Undang BPK mandek. Pembahasan perubahan pasal, termasuk Pasal 13, buntu. Nasib draf tersebut pun terkatung-katung. “Belum masuk legislasi,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kala itu.
Rupanya, pembahasan revisi Undang-Undang BPK berbarengan dengan pemilihan anggota BPK periode 2019-2024. Saat itu politikus berbondong-bondong mencalonkan diri. Dari 64 pendaftar calon anggota…

Keywords: Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, BPK, BPK RI, Suap, Pius Lustrilanang, Auditor BPK, Revisi UU BPK, 

---

Foto Terkait