Kritik Bukan Kejahatan

Edisi: 10 Des / Tanggal : 2023-12-10 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

SEJAK kapan mendiskusikan riset disebut kejahatan? Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menggugat melalui pertanyaan ini ketika membacakan pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 27 November 2023. Jawabannya tentu: tidak pernah. Berdiskusi dan mengkritik kapan pun tidak boleh dianggap sebagai kejahatan dalam sebuah negara demokrasi. Tapi di situlah titik soalnya: apakah demokrasi di Indonesia adalah demokrasi substantif atau semata prosedural yang sandaran penilaiannya hanya pada adanya institusi-institusi penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemilihan umum. 
Fatia dan Haris Azhar, pembela hak asasi manusia, didakwa menyiarkan berita bohong yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pencemaran nama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mendiskusikan hasil riset tentang Papua di YouTube. Riset berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” itu diterbitkan pada Agustus 2021 oleh Koalisi Bersihkan Indonesia, organisasi masyarakat sipil. Persoalannya, menurut jaksa, diskusi riset itu membuat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, orang yang namanya disebut dalam studi tersebut, sakit hati. 
Membuat seseorang sakit hati, menteri ataupun bukan, semestinya bukan kejahatan yang bisa dipidanakan karena tidak mengganggu publik. Luhut Pandjaitan sama seperti Cinta menghujat Rangga dalam film Ada Apa dengan Cinta karena mengabaikannya: “yang kamu lakukan ke saya itu jahat." Karena menyangkut perasaan yang tak ada urusannya dengan publik, perlakuannya pun semestinya sama: Cinta tak memperkarakan perbuatan Rangga itu memakai hukum pidana. …

Keywords: Papua, Fatia Maulidiyanti, kebebasan berpendapat, Haris Azhar, Demokrasi Indonesia, Krisis Demokrasi, 

---

Foto Terkait