Aliran Dana Kampanye Ilegal Dari Kredit Bpr

Edisi: 24 Des / Tanggal : 2023-12-24 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

MENYISIR lebih dari 6.000 rekening peserta pemilihan umum dan pengurus partai politik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati triliunan rupiah transaksi mencurigakan yang disinyalir menjadi dana kampanye ilegal. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan temuan itu sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
Menurut Ivan, duit itu berasal dari aktivitas bisnis tambang ilegal dan tindak pidana lain. “Temuan aliran transaksi keuangan yang janggal itu besar sekali,” kata Ivan di Jakarta pada 15 Desember 2023.Dua narasumber yang mengetahui temuan PPATK mengungkapkan, salah satu sorotan lembaga intelijen keuangan itu adalah pencairan kredit dari PT BPR Bank Jepara Artha. Bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, itu diduga menyalurkan pinjaman modal kerja kepada 27 debitor sepanjang 2022-2023. Total kredit yang diberikan sekitar Rp 102 miliar.
Dokumen penegak hukum yang dibaca Tempo menyebutkan pinjaman itu dicairkan kepada pihak debitor. Dalam waktu bersamaan atau berdekatan, duit itu lalu disetorkan ke rekening seseorang berinisial MIA, yang ditengarai sebagai simpatisan salah satu partai pendukung pemerintah.
Dari rekening MIA, uang yang seharusnya menjadi modal kerja debitor itu dipakai untuk berbagai keperluan. Misalnya belanja bahan kebutuhan pokok, pembelian mobil minibus, dan pembayaran moge alias sepeda motor gede.
Tak hanya untuk membeli barang-barang tersebut, kredit dari BPR Jepara Artha ditransfer ke sejumlah perusahaan dan koperasi. Di antaranya PT Boga Halal Nusantara, PT Panganjaya Halal Nusantara, dan PT Bumi Manfaat Gemilang.…

Keywords: Otoritas Jasa Keuangan, Dana Kampanye, Prabowo Subianto, Gerindra, OJK, Pemilu 2024, PPATK, Prabowo, Dana Kampanye Ilegal, 

---

Foto Terkait