Peraturan Presiden 78: Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan

Edisi: 31 Des / Tanggal : 2023-12-31 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PERATURAN Presiden Nomor 78 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 8 Desember 2023 sebagai landasan pembangunan proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Batam, ditolak masyarakat. Perpres itu dianggap hanya sebagai alasan pemerintah merampas tanah warga. "Kami hanya ingin mendapat hak tanah kami," kata Rizan, Ketua Rukun Wrga 03 Kampung Pasir Panjang, Rempang Cate, Rempang, Kota Batam, 26 Desember 2023.Perpres 78 mengatur pemberian santunan guna memindahkan masyarakat dari tanah yang akan digunakan untuk proyek strategis nasional (PSN) dan non-PSN. Rempang Eco-City merupakan salah satu PSN yang diinisiasi oleh PT Makmur Elok Graha, bagian dari Grup Artha Graha milik Tomy Winata.


Baca:


Tangan Jakarta dan Tomy Winata di Pulau Rempang


Trauma Anak-anak di Pulau Rempang




Aturan itu juga menyebut Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau (BP Batam) sebagai salah satu pimpinan daerah. Sebelumnya, pimpinan daerah hanya mencakup gubernur, wali kota, dan bupati."Karena leading-nya di BP Batam, BP Batam yang akan menyelesaikan masalah Rempang ini," ujar Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, 18 Desember 2023. Anggota Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Edy Kurniawan, menyebutkan pemaknaan perpres itu seolah-olah mengklaim tanah Rempang sebagai tanah negara. "Di sini BP Batam mengklaim memiliki tanah di Rempang, tapi tak bisa menunjukkan bukti…

Keywords: Rohingya, KPU, Pemilu 2024, Surat Suara, Lukas Enembe, Pengungsi Rohingya, Anies-Muhaimin, Pulau Rempang, Rempang Eco City, Timnas Amin, Perpres 78, 

---

Foto Terkait