Benarkah Uu Ite Yang Baru Tak Akan Dipakai Memberangus Media Massa?

Edisi: 14 Jan / Tanggal : 2024-01-14 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :

PENGESAHAN revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 4 Januari 2024 memantik sejumlah kontroversi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu dituding mengancam kebebasan berekspresi masyarakat karena masih mencantumkan pasal pencemaran nama.
Revisi undang-undang yang diusulkan pemerintah itu pun dianggap tak mengakomodasi usul sejumlah pihak. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengklaim sudah menemui banyak pihak sebelum mengusulkan draf itu ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Berikut ini penjelasan pria yang juga mendapat mandat sebagai ketua panitia kerja pemerintah itu kepada wartawan Tempo, Riky Ferdianto dan Avit Hidayat, di kantornya pada 12 Januari 2024.
Kenapa pemerintah merevisi Undang-Undang ITE?Inisiatif itu beranjak dari kasus Baiq Nuril di Mataram pada 2019. Dia itu kan sebenarnya korban, bisa bebas jeratan hukum karena adanya pemberian grasi dari presiden. Tapi peradilan tetap menyatakan dia bersalah.…

Keywords: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU ITE, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pencemaran Nama Baik, Kemenkominfo, UU ITE, RUU ITE, Revisi UU ITE, 

---

Foto Terkait