Dilema Demokrasi Indonesia

Edisi: 17 Mar / Tanggal : 2024-03-17 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

INDONESIA kini menjadi negara dengan keunikan yang mengkhawatirkan: secara formal ia punya semua ornamen menjadi negara demokratis, tapi pada saat yang sama, secara praktis, Indonesia makin memenuhi syarat menjadi negara nondemokratis yang diatur oleh kekuasaan otoriter. Keadaan ini melahirkan apa yang saya sebut sebagai “ambiguitas otoritarian”, yakni praktik memanipulasi demokrasi secara substansial melalui aspirasi sisi prosedural.
Di atas kertas, secara resmi, Indonesia diakui sebagai negara demokrasi. Ia punya pranata ketatanegaraan demokratis yang normal, sistem politik dan kepartaian, plus kuasi-kebebasan sipil. Tapi, dalam praktiknya, kantong-kantong otoritarian terus tumbuh dengan subur, merusak dan mempersempit ruang kewargaan. Di kalangan elite politik dan kelas menengahnya berkembang ide-ide otoritarian yang menjustifikasi penghapusan pembatasan masa kekuasaan presiden, tak merasa bermasalah dengan partai politik yang kehilangan martabat karena elitenya dibelenggu persoalan hukum, tak peduli meski lembaga-lembaga demokrasinya hidup tapi kehilangan independensi. Kebudayaan kewargaan digerogoti oleh klientelisme. Sementara itu, aparaturnya bekerja lebih sebagai perpanjangan tangan penguasa ketimbang alat negara.
Indonesia adalah negara yang menjunjung hak asasi manusia, tapi juga cuma di atas kertas. Konstitusinya memang menjamin pelindungan hak asasi manusia, ada undang-undang tentang HAM, ada ratifikasi kovenan-kovenan utama hak asasi. Dalam soal keadilan transisi, Indonesia malah punya pengadilan HAM ad hoc yang mengadili pelbagai kasus, dari pelanggaran HAM di Timor Leste (1999-2002) hingga pengadilan HAM ad hoc kasus pembunuhan di Paniai, Papua. 
Tapi tidak ada satu pun pengadilan kasus itu berhasil menghukum para pelaku utamanya. Sebagaimana di Filipina, Korea Selatan, Cile, dan Argentina yang merupakan negara-negara “jebolan” “Demokratisasi Gelombang Ketiga”-nya Samuel Huntington, Indonesia juga sempat berhasil membawa mantan…

Keywords: Jokowi, Reformasi 1998, Orde Baru , Demokrasi Indonesia, Otoritarianisme, Otoritarianisme Elektoral, Ambiguitas Otoritarian, 

---

Foto Terkait