LEWAT PENGUSAHA DARI PASAR MINGGU: CARA POLISI DAN LEMBAGA LAIN MENDATANGKAN ALAT SADAP SECARA DIAM-DIAM

Edisi: 5 Mei / Tanggal : 2024-05-05 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :

TIBA secara bersamaan, sebanyak 19 unit alat sadap mendarat di kantor Staf Logistik Kepolisian RI di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 15 Juli 2021. Semuanya dikirim oleh ESW Systems PTE, perusahaan yang bermarkas di Singapura. Nilai impor peralatan teknologi dengan Harmonized System Code (HS Code) 85177099 itu tercatat mencapai US$ 10,87 juta atau setara dengan Rp 158 miliar sesuai dengan kurs saat itu.
Transaksi tersebut tercatat dalam bocoran dokumen pengiriman perangkat teknologi spionase dan spyware ke Indonesia yang diperoleh Amnesty International Security Lab. Dokumen itu mencatat ratusan alat sadap dipesan oleh lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia melalui Singapura sepanjang 2019-2021. Data itu sekaligus menunjukkan Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar alat mata-mata di dunia beberapa tahun belakangan.
Dokumen itu secara jelas mencatat kantor Staf Logistik Polri sebagai pemesan 19 alat sadap. Itu sebabnya pengiriman tersebut legal karena sudah tercatat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sudiro mengatakan HS Code dengan angka awal 85 lazim digunakan untuk pengiriman barang yang dikategorikan perangkat teknologi elektronik. Namun Bea-Cukai tak bisa memastikan apakah barang tersebut akan digunakan untuk keperluan intelijen. “Tugas kami hanya memastikan apakah barang yang masuk ke Indonesia sesuai dengan dokumen yang disertakan,” katanya.
Dalam struktur Polri, kantor Staf Logistik Polri dipimpin seorang perwira berpangkat inspektur jenderal dengan jabatan resmi Asisten Logistik Kepala Polri. Dia bertanggung jawab langsung kepada Kepala Polri. Asisten Logistik bertugas sebagai pusat pengadaan logistik Polri, seperti kendaraan dan senjata. Alat sadap untuk keperluan penegakan hukum menjadi salah satu yang masuk daftar belanjanya.

Gedung Staf Logistik Kepolisian Republik Indonesia di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86, Jatinegara, Jakarta Timur., 3 Mei 2024. Tempo/ Moh. Khory Alfarizi
Perangkat surveilans yang tiba pada Juli 2021 itu di antaranya bernama Unlimited Target License Installation in Basic Database Management System, Basic Location Tracking and Monitoring License, Basic Mobile Device Historical Usage License, Basic Graphical Detection and Identification License, serta Basic Location Mapper System Server. Semuanya menggunakan HS Code yang sama.
Seorang makelar dan pengusaha Indonesia yang berkali-kali menjual alat sadap dan spyware ke berbagai lembaga pemerintah mengatakan alat-alat yang dibeli Polri itu merupakan perangkat yang digunakan secara terbatas. Basic Graphical Detection, misalnya, merupakan alat digital pendeteksi wajah. Ia mengatakan Basic Location Tracking and Monitoring License adalah perangkat lunak untuk menelusuri lokasi seseorang lewat metode intersepsi. Hanya lembaga penegak hukum yang biasa menggunakan alat-alat itu.

Baca Juga:

Jejak Pegasus di Indonesia

Bagaimana Intelijen Israel Menghabisi Musuh-musuhnya

Pasang-Surut Intelijen Indonesia

Dikonfirmasi soal ini, Mabes Polri mengirimkan surat jawaban permohonan wawancara…

Keywords: Amnesty International, Kepolisian RI, Penyadapan, Pegasus, Intelijen, RUU Penyadapan, Alat Sadap, NSO Israel, Polus Tech,

Rp. 15.000