Meski dipantau ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan, megaproyek ini tetap saja menuai kisruh. Sebelum proyek E-KTP alias Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini dijalankan, pelbagai sengketa dan dugaan korupsi datang menghadang. Pada tahap tender, proyek ini cacat prosedur. Awalnya Kementerian Dalam Negeri meminta sejumlah perusahaan mengajukan penawaran. Ketika itu, spesifikasi yang dibutuhkan pemerintah belum diumumkan. Lalu sebelas konsorsium perusahaan swasta dan pemerintah menawarkan produk. Karena spesifi kasi belum diumumkan, para pedagang tak punya patokan. Kebanyakan dari mereka bahkan belum mengajukan harga. Majalah Tempo mengulas panjang sejak tender proyek ini dijalani. Berikut merupakan kumpulan tulisan panjang mengenai ketidakberesan proyek e-KTP ini

Keywords :
e-ktp , Kartu Tanda Penduduk Elektronik ,