Saya Berpikir Praktis, Ini Perintah Presiden

Edisi: 03/27 / Tanggal : 1998-10-26 / Halaman : 62 / Rubrik : INVT / Penulis : Setiyardi , Pudjiarti, Hani, Wiyana, Dwi

ABDUL Latief punya selera mahal. Itu bisa dilihat dari ruang kerjanya di lantai 8, Gedung Pasar Raya, Blok M, Jakarta Selatan. Luasnya sekitar 400 meter persegi. Lukisan Teluk Bayur berukuran 1,5 x 8 meter terpannpang di dinding. Ada televisi Sony Kirarabaso 30-an inci, sederet sofa kulit turut menghiasi ruangan berhawa sejuk itu.

Toh, seperti dulu-dulu, bos A. Latief Corp. itu masih suka bicara blak-blakan; lu-gue, semprot sana-sini. Dandanannya tetap dandy, walau raut mukanya letih. "Tapi tetap saja orang bilang saya ini duren, duda keren," katanya, disusul derai tawa. Apa komentar mantan Menteri Tenaga Kerja itu tentang dana Jamsostek sampai gugatan Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (Apjati)? Berikut penuturannya kepada tim TEMPO, yang menemui dia di kantornya, pekan lalu.

Upaya Anda melicinkan proses pembuatan RUU Ketenagakerjaan memicu heboh berlarut-larut, mengapa?

Awalnya, saya melapor ke Pak Harto, kita perlu UU Ketenagakerjaan yang betul. Pak Harto bilang, dari dulu beliau selalu minta untuk menyiapkan UU ini tapi tidak pernah ada yang melaksanakannya. Komentar Pak Harto, "Kamulah yang berani, bikinlah UU itu!" Saya lalu dengar pendapat di DPR. Tiga tahun isinya berunding terus. Padahal, masa kerja saya tinggal dua tahun lagi. Tim Interdep (antardepartemen) kita juga tidak jalan. Tapi, UU harus jadi, kan? Masalahnya, dana pembuatan UU harus diajukan dulu lewat RAPBN. Eh, nggak dapat, APBN nggak ada anggaran. Akhirnya, Pak Harto bilang, "Jamsostek kan untung. Sudah, pakai saja." Jadi, saya pakai.

Siapa yang berwenang mengeluarkan dana Jamsostek?

Sebetulnya direksi dengan persetujuan Menteri Keuangan. Tapi, tahu sendiri kan, Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie (Muhammad) adalah Mr. No. Maka…

Keywords: -

---

Foto Terkait