Partai Lokal Sebelum Damai

Edisi: 22/34 / Tanggal : 2005-07-31 / Halaman : 26 / Rubrik : NAS / Penulis : PATRIA, NEZAR ; PLANASARI, SITA ; SUPRIANTO, AGUS

LOLOS di Helsinki, Finlandia, ternyata bukan jaminan semua butir rencana perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bisa mulus diteken 15 Agustus nanti. Suara paling garang menolak hasil dialog itu kini datang dari sejumlah anggota DPR RI, Senayan. Mereka menuding pemerintah SBY-Kalla tidak terbuka dalam membuat perundingan di luar negeri.

Penentang paling keras berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, partai yang kini mengambil garis oposisi dengan pemerintah SBY-Kalla. Fraksi partai itu dengan tegas meminta pemerintah segera menjelaskan hasil dialog damai ke DPR. ”Kalau tidak sesuai konstitusi, bisa fatal,” ujar Soetardjo Soerjogoeritno, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Rencananya, pekan ini DPR akan segera meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan ihwal hasil dialog itu ke parlemen.

Pertemuan itu, kata Soetardjo, untuk memastikan pemerintah betul-betul tidak melanggar konstitusi. Soalnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlunya persetujuan DPR jika pemerintah mau membuat keputusan perundingan atau perang. Dikhawatirkan, keputusan politik pemerintah pada dialog itu bertabrakan dengan hukum nasional. Apalagi kalau sampai ada kesalahan langkah dan membuat negara kesatuan berantakan. ”Pemerintah jangan terlalu optimistis DPR bakal menyetujui semua hasil dialog itu,” ujar politisi gaek itu, Kamis pekan lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga ketua partai pemilik kursi terbesar di Senayan, memang optimistis persetujuan para wakil rakyat akan diraih. Harapannya, draf perjanjian informal itu bisa diteken sebelum tanggal 17 Agustus. ”Ini adalah hadiah ulang tahun bagi Republik Indonesia,” ujar Kalla beberapa waktu lalu. Dialog…

Keywords: -

---

Foto Terkait