Menghilangkan Kkn, Mensejahterakan Masyarakat

Edisi: 06/32 / Tanggal : 2003-04-13 / Halaman : 4 / Rubrik : SUP / Penulis : Rustriningsih, ,

Oleh Dra Rustriningsih, Msi, Bupati Kebumen

MENGAWALI perjumpaan kita di bulan Maret 2003 ini, marilah kita memulainya dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita memiliki tekad dan kekuatan untuk meneruskan pembangunan, menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita kita.

Tak terasa, sejak dilantik 23 Maret 2000 telah tiga tahun kami bertugas selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen. Karena itu, sudah selayaknya kami memberi laporan kepada segenap stakeholder Pemkab Kebumen, dengan menerbitkan suplemen di harian-harian Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat, agar dapat kita ketahui segala tantangan yang dihadapi Kabupaten Kebumen bersama warganya. Serta cara Pemkab mencoba mengatasi tantangan-tantangan itu, diantara demikian banyak kendala.

Seperti kita ketahui, Kabupaten Kebumen tercatat sebagai satu dari tiga kabupaten yang termiskin di Propinsi Jawa Tengah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemkab harus berhati-hati mengelola anggaran, terutama untuk mencegah kebocoran. Itu sebabnya selama kepemimpinan kami, semua tender dan penentuan proyek pembangunan dikaji secara kritis, untuk mencegah terjadinya mark up biaya proyek, namun akan berakibat buruk pada kualitas fisik proyek.

Praktik-praktik semacam ini tidak bisa kita teruskan, bukan saja karena tak sesuai dengan semangat reformasi, namun yang lebih penting lagi, karena anggaran yang tersedia di Pemkab Kebumen tak mungkin melayani praktik-praktik semacam itu. Karena jika praktik semacam itu diteruskan, tak cukup tersedia dana untuk membiayai pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Karena itu Pemkab harus memiliki Visi dan Misi yang jelas. Dimulai dari aspek perencanaan pembangunan dan aspek penganggaran. Dalam aspek perencanaan harus diaplikasikan sesuai dengan…

Keywords: -

---

Foto Terkait