Jalan Tol Impor Buah

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-10-31 / Halaman : / Rubrik : INVT / Penulis :

DI tengah kelangkaan buah impor dan bawang putih, akibat merebaknya virus corona di sejumlah negara pengekspor, para importir komoditas hortikultura Indonesia dikejutkan oleh beredarnya surat elektronik Ketua Eksekutif Australian Table Grape Association Jeff Scott. Surat bertanggal 10 Maret 2020 itu menyoal rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang diterbitkan Kementerian Pertanian Indonesia.
Scott memberitahukan bahwa empat hari sebelumnya ia mendengar kabar RIPH untuk ekspor anggur telah diterbitkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo buat empat perusahaan milik Helbeth Sakti. Menurut Scott, Helbeth akan mengenakan Aus$ 10 ribu per kontainer untuk ongkos kirim.
Scott mengakui menulis surat itu. Menurut dia, surat tersebut ia tujukan kepada para petani anggur Australia yang mengeluhkan anggur mereka tak kunjung bisa dikirim ke Indonesia karena penerbitan RIPH terlambat dari jadwal biasanya. “Keterlambatan itu membuat perdagangan anggur terhenti,” katanya kepada Emma Connors, jurnalis The Australian Financial Review yang membantu Tempo dalam liputan ini, pada Rabu, 21 Oktober lalu. “Karena Indonesia adalah pasar kedua terbesar anggur Australia.”

Penjualan buah segar disalah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Kamis (3/9/2020) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan memberi perhatian khusus pada pola konsumsi buah dan sayur untuk menghadapi pandemi. Organisasi yang dipimpin Tedros Adhanom itu merekomendasikan konsumsi buah dan sayur minimal 400 gram per hari. TEMPO/Tony Hartawan
Pada 2019, menurut Scott, Indonesia menerima 23.167 ton anggur Negeri Kanguru. Akibat keterlambatan penerbitan RIPH dan surat persetujuan impor (SPI) oleh Kementerian Perdagangan, hingga Juni 2020, pengiriman anggur Australia turun 42 persen sehingga devisa anjlok tinggal Aus$ 45,25 juta. Menurut Scott, situasi itu merugikan petani karena mereka berkejaran dengan musim panen pada Desember-Mei.
Dalam surat itu, Scott mengaku sudah meminta bantuan Menteri Pertanian David Littleproud dan Menteri Perdagangan Simon Birmingham. Littleproud kemudian menemui Duta Besar Indonesia Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo untuk membahas soal keterlambatan pengiriman anggur itu. “Saya sampaikan kepada Duta Besar kekhawatiran petani atas keterlambatan penerbitan RIPH itu,” ujar Littleproud.
Kekhawatiran yang menemukan kenyataan. Meski RIPH terbit pada Maret, Kementerian Perdagangan baru menerbitkan persetujuan impor untuk buah Australia pada Mei sebanyak 132 ribu ton. Walhasil, kata Scott, petani anggur Australia tetap gigit jari. “Mereka tak bisa memanfaatkan izin itu,” ucapnya.

Penjualan buah impor disalah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, September 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Surat Jeff Scott itu pun memantik keriuhan di kalangan importir buah Indonesia. Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat membahas e-mail itu ketika menggelar rapat dengan Menteri Syahrul Yasin Limpo. Dalam rapat itu bahkan ada usul agar polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusutnya karena ada kecurigaan korupsi dalam keterlambatan tersebut. Izin tak hanya diberikan kepada empat perusahaan milik satu orang, penundaan juga memantik kecurigaan permainan izin.
Di kalangan importir buah sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mendapatkan izin kuota impor hortikultura melalui RIPH di Kementerian Pertanian dan persetujuan impor di Kementerian Perdagangan ada pungutan di luar biaya resmi. Nilainya dari Rp 1.000 hingga Rp…

Keywords: Partai Nasdem, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Impor, 

---

Foto Terkait