Malaadministrasi Tes Wawasan Kebangsaan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-07-24 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

OMBUDSMAN Republik Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai aparatur sipil negara. Keputusan itu diambil setelah Ombudsman menemukan sejumlah tindakan malaadministrasi tes wawasan kebangsaan. “Harapan kami, KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil tindakan korektif yang kami sarankan,” kata Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Rabu, 21 Januari lalu. Baca: Terpentalnya Penentang Firli Bahuri dan Pegawai KPK Berprestasi Menurut dia, KPK dan BKN memiliki waktu 30 hari untuk merespons temuan Ombudsman dan melaksanakan tindakan korektif. Jika tak ada koreksi, Ombudsman akan mengirim rekomendasi ke dua lembaga tersebut untuk melaksanakan keputusan dalam waktu 60 hari. Najib menyatakan 75 pegawai itu harus diangkat sebagai aparatur sipil negara sebelum 30 Oktober 2021. Ombudsman menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam tes wawasan kebangsaan setelah menerima aduan dari pegawai KPK. Banyak kalangan menganggap tes tersebut sebagai upaya pimpinan KPK menyingkirkan pegawai yang berintegritas. 
Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan salah satu temuan lembaganya adalah pimpinan KPK tak menyebarluaskan Rancangan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN. KPK dan BKN juga melakukan penyimpangan prosedur karena membuat kontrak swakelola tes wawasan kebangsaan bertanggal mundur. BKN pun dianggap tak kompeten melaksanakan tes tersebut karena tak memiliki komponen alat ukur, instrumen, dan asesor yang memadai. Juru bicara KPK, Ali Fikri, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan akan mempelajari keputusan…

Keywords: KPK, Universitas Indonesia | UI, Mahkamah Agung, Atut Chosiyah, Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK, Ivermectin, 

---

Foto Terkait