Suap Dan Permainan Izin Tambang Nikel Sulawesi

Edisi: 29 Jan / Tanggal : 2022-01-29 / Halaman : / Rubrik : INVT / Penulis :

Puluhan perusahaan menambang nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara—dua provinsi yang memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia—tanpa lelang, memakai dokumen palsu, dan sonder izin pembukaan hutan. Nikel ilegal terjual hingga ke Cina di tengah moratorium ekspor ore. Niat pemerintah membangun sumber energi kendaraan listrik ramah lingkungan mendorong deforestasi lima kali luas Jakarta yang melibatkan politikus, pejabat, pengusaha, hingga mantan aktivis.

RAUT wajah Karlan Azis Mannessa menegang ketika Tempo menunjukkan dokumen persetujuan pencadangan wilayah pertambangan nikel perusahaannya di Sulawesi Tengah yang diduga lancung. Tak seperti respons atas pertanyaan lain, pengusaha asal Palu ini perlu menyeruput es teh leci sebelum menjawabnya. “Ini masalah administrasi,” kata laki-laki 52 tahun ini ketika kami bertemu di sebuah kafe di Jakarta Selatan pada pertengahan Januari lalu.

Karlan Azis Mannessa alias Haji Karlan. Twitter.com/@KarlanMannessa
Persetujuan pencadangan wilayah adalah dokumen penting bagi perusahaan pertambangan nikel untuk bisa masuk ke Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Minerba akronim dari mineral dan batu bara, dua jenis sumber daya alam yang pertambangannya diatur dalam aplikasi ini.
Masuk ke MODI adalah target semua pengusaha tambang. Jika nama perusahaan mereka bertengger di sistem online ini, mereka sudah sah menambang bijih nikel atau ore. Masalahnya, tak semua perusahaan yang mendapatkan predikat clean and clear benar-benar telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan.

Penelusuran Tempo selama dua bulan sejak Desember 2021 menemukan dugaan pemakaian dokumen palsu tak hanya pada perusahaan Haji Karlan—demikian nama panggilan Karlan Azis Mannessa. Sebanyak 12 perusahaan nikel di Sulawesi Tengah yang terdaftar di sistem pemerintah diduga mendapatkan izin dengan cara serupa. Total luas lahan konsesi nikel mereka 27.481,53 hektare.
Haji Karlan punya empat perusahaan yang terdaftar di MODI. Izin menambang nikel empat perusahaan itu—PT Citra Teratai Indah, PT Gemilang Bumi Lestari, PT Hikari Jeindo, dan PT Kurnia Degess Raptama—diduga beralas dokumen palsu.
Luas lahan konsesi tambang nikel Haji Karlan hampir 15 ribu hektare di kawasan hutan Morowali, Sulawesi Tengah. Artinya, tambang Haji Karlan lebih luas dari Kota Bogor, Jawa Barat, kota satu jam dari Jakarta yang kini menjadi tempat tinggal Presiden Joko Widodo. Sebagian besar lahan konsesinya berada di area pertambangan PT Inco atau PT Vale Indonesia Tbk.

Di Sulawesi Tengah, nama Haji Karlan lumayan harum. Tak hanya menjadi pengusaha pertambangan nikel dan batu bara, ia juga dekat dengan lingkaran politik. Selain punya perusahaan sendiri, ia berkongsi dengan keluarga Kalla di PT Mitra Karya Agung Lestari, perusahaan pertambangan nikel di Morowali. Komisaris perusahaan ini adalah Achmad Kalla, adik mantan wakil presiden Jusuf Kalla. 
Dokumen palsu izin perusahaan nikel Karlan, misalnya, terlihat dalam lisensi PT Citra Teratai Indah. Luasnya 689 hektare. Bupati Morowali 2007-2018, Anwar Hafid, menandatangani dokumen wilayah pencadangannya pada 28 September 2008. Cap dokumen berlogo DESDM, merujuk pada nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal, pada tahun itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral masih bernama Dinas Pertambangan dan Energi. “Itu harus diklarifikasi kepada yang mengeluarkannya,” ujar Karlan. 
Anwar Hafid mengatakan cap DESDM belum berlaku pada 2008. Namun ia buru-buru membela Karlan. “Seingat saya dia memiliki izin tambang,” tutur politikus Partai Demokrat yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu. “Kalau dia punya pengantar dari bupati…

Keywords: Nikel, Kisruh Proyek Nikel, Ahmad Ali, Deforestasi, Kendaraan Listrik, 

---

Foto Terkait