DANA SAWIT: KRONI, EMISI, DEFORESTASI

Edisi: Edisi / Tanggal : 2022-04-09 / Halaman : / Rubrik : INVT / Penulis :

Subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) lebih banyak dinikmati pengusaha karena mereka ikut menentukan harga biodiesel B30 di rapat Komite Pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian. Sementara itu, petani sawit terlilit utang untuk meremajakan tanaman. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan ada potensi kerugian negara dalam subsidi biodiesel Rp 4,2 triliun per tahun. Pengadaan biodiesel yang terpengaruh harga minyak sawit mentah (CPO) juga mendorong deforestasi.

ACARA di Desa Libo Jaya pada 24 Februari lalu itu sebenarnya sosialisasi peremajaan sawit rakyat oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebagai Ketua Komite Pengarah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto datang ke desa di Siak, Riau, itu. Ada sekitar 300 petani kelapa sawit yang menghadiri acara bertajuk “Penanaman Perdana Program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis” tersebut. Sinar Mas dan BRI menjadi sponsornya.
Tolen Ketaren tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) ini butuh cantelan pejabat pusat sebagai pembina organisasi yang menaungi 14 ribu petani sawit di Riau itu. Serangkaian lobi dan pembicaraan agar Airlangga mau menjadi pembina ia lakukan sejak tahun sebelumnya. “Kami memang meminta beliau,” kata Tolen pada Senin, 4 April lalu.
Pada September 2021, misalnya, Tolen datang ke ruang kerja Airlangga di lantai 3 Gedung Ali Wardhana di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hadir juga Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi. Bagaimana Tolen bisa bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi Indonesia? “Difasilitasi oleh Bapak Tumanggor,” ujar Tolen menyebut panggilan Master Parulian Tumanggor.
M.P. Tumanggor adalah Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia. Dia Bupati Dairi, Sumatera Utara, pada 1999-2009. Ia juga Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). Dengan jabatan dan kedudukannya itu, Tumanggor acap ikut rapat pembahasan biodiesel—produk turunan minyak sawit—bersama pemerintah. “Kami tak punya akses langsung ke Pak Menteri,” ucap Tolen.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau stan pameran usai Penanaman Perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Parit Gajah, Kabupaten Siak, Riau, 24 Februari 2022. ANTARA/Rony Muharrman
Airlangga Hartarto pun bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina Samade. Pengukuhannya di sela acara program peremajaan sawit di Desa Libo Jaya itu. Tolen Ketaren berdiri di samping Airlangga memegang bendera organisasi didampingi para pengurus Samade. Akun Instagram Airlangga membagikan foto pengukuhan itu beberapa menit setelah acaranya selesai.
Di media massa, acara ini ramai menjadi perbincangan karena para petani sawit menyatakan kebulatan tekad mendukung perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum. Ada dugaan Airlangga memakai petani sawit untuk menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Joko Widodo. “Itu aspirasi pekebun yang menikmati harga sawit,” kata Tolen mengklarifikasi.
Bagi Samade, kehadiran Airlangga menjadi prestisius karena ia juga Ketua Komite Pengarah BPDPKS, lembaga yang memberikan subsidi peremajaan sawit kepada petani. Kekuasaan Komite Pengarah BPDPKS begitu luas. Beranggotakan tujuh menteri, Airlangga berkuasa menentukan narasumber rapat ketika menentukan nilai subsidi untuk petani sawit hingga subsidi biodiesel.

Dari enam tugas BPDPKS, semuanya dikendalikan oleh Komite Pengarah. Bahkan untuk urusan menentukan faktor konversi subsidi biodiesel, yang seharusnya kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rapat komite ini jadi penentu akhir. Masalahnya, Airlangga melibatkan pengusaha sawit dengan menunjuk lima orang sebagai narasumber keputusan-keputusan Komite Pengarah BPDPKS.
Melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 134 Tahun 2020 pada 2 Maret 2020, Airlangga menunjuk lima pengusaha sawit: Arif P. Rachmat, anak mantan CEO Astra, T.P. Rachmat, yang mendirikan PT Triputra Agro Persada Tbk; Franky Oesman Widjaja, anak taipan Eka Tjipta Widjaja yang memimpin Sinar Mas Group; Martias Fangiono alias Pung Kian Hwa dari Surya Dumai Group; dan Martua Sitorus, pendiri Wilmar Group. Satu lagi Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia.
Di mana posisi Tumanggor? Meski bukan narasumber yang ditunjuk Airlangga, ia mengaku acap diundang ikut rapat pembahasan…

Keywords: Kelapa sawit, Minyak Sawit, Biodiesel | B30, Deforestasi, Emisi Karbon, BPDPKS, Dana Sawit,

Rp. 15.000