Jalan Mulus Omnibus Law Ruu Kesehatan

Edisi: 16 Jul / Tanggal : 2023-07-16 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

DEWAN Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan pada Selasa, 11 Juli lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengklaim penyusunan aturan itu telah melalui proses yang benar dan melibatkan partisipasi publik.
“Jika ada pihak yang merasa aspirasinya belum terakomodasi bisa menyampaikannya ke pemerintah karena proses di DPR sudah selesai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 11 Juli lalu.
Pelbagai organisasi profesi menolak pengesahan omnibus law kesehatan berisi 456 pasal itu. Kelompok dokter hingga perawat khawatir aturan itu akan mengerdilkan peran organisasi mereka. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi menyatakan lembaganya akan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi.
Adib menilai tahapan penyusunan hingga pembahasan undang-undang sapu jagat tersebut berlangsung tertutup dan kurang melibatkan partisipasi publik. “Peran kami sebagai mitra pemerintah yang telah berjalan selama ini dihilangkan,” ujar Adib dalam demonstrasi di depan pintu gerbang DPR pada hari yang sama kala Undang-Undang Kesehatan disahkan.
Baca: Mengapa Pemerintah Melemahkan Penolak RUU Kesehatan?
Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera juga mengkritik Undang-Undang Kesehatan. Demokrat memberikan catatan perihal hilangnya persentase mandatory spending atau belanja kesehatan minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Ini menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam menyiapkan pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan berkeadilan,” ucap anggota Komisi Kesehatan DPR dari Demokrat, Dede Yusuf, Selasa,…

Keywords: RUU Kesehatan, Pilot Susi Air, Hasbi Hasan, PPDB, Suap, 

---

Foto Terkait